Handphone

Aturan Blokir Smartphone ‘Black Market’ Akan Diterbitkan Agustus

JagoTips – Seiring membeludaknya perangkat smartphone black market atau smartphone ilegal, pemerintah indonesia terus mengulas aturan – aturan guna menangkal peredaran ponsel black market atau ponsel ilegal. Peraturan ini disinyalir akan diresmikan pada bulan Agustus mendatang.

Apabila peraturan ini telah rampung diresmikan, maka perangkat seperti halnya tablet atau smartphone yang nomor IMEI (International Mobile Equipment Identification) tidak terdaftar dalam database pemerintah (KEMENPERIN) akan di blokir dan tidak dapat dioperasikan.

Perangkat dengan nomor IMEI yang tidak terdaftar dalam database KEMENPERIN disebabkan karena perangkat dibeli tidak melalui jaringan distributor resmi atau bisa juga dikarenakan perangkat dibeli di luar negeri.

Cara Mengetahui Ponsel Black Market Melalui IMEI

black market

Selain itu, ponsel yang ter-blokir tersebut tidak dapat menerima sinyal dari operator apapun di Indonesia, sehingga menyebabkan ponsel tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon, SMS (Short Message Service), ataupun membuka internet.

Meski demikian, Kementrian komunikasi dan informatika (KOMINFO) akan menjamin penetapan aturan tersebut tidak akan merugikan masyarakat yang telah menggunakan perangkat black market atau ponsel ilegal. Sebab akan dilakukannya masa transisis walaupun regulasinya belum bisa dipublikasi secara detail.

Kabarnya pemerintah Indonesia akan memberlakukan pemutihan atau masa transisi selama dua tahun sejak diterbitkannya peraturan tersebut. Selain itu, selama masa transisi, perangkat ilegal atau black market yang telah beredar akan di data agar masih dapat digunakan oleh masyarakat, sejak IMEI resmi diberlakukan.

Baca Juga : Tips dan Trik Membuka Internet Positif di PC dan Smartphone

Proses pendataan nantinya akan melibatkan pihak ketiga, yakni operator jaringan seluler. Sebab nantinya akan digunakan nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number atau MSISDN yang tertera pada setiap SIM CARD yang diterbitkan oleh operator.

Selain itu, Kemenperin yang telah bekerja sama dengan Qualcomm sejak agustus 2017 guna mengembangkan sebuah sistem yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi, pendaftaran, serta mengontrol akses jaringan melalui nomor IMEI perangkat.

To Top